oleh

Menkopolhukam : Tidak Ada Negosiasi Lagi, Papua dan Papua Barat Adalah Bagian dari NKRI.

JAKARTA РMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan negosiasi apa pun terkait dengan keinginan lepasnya Papua dari bagian NKRI, Menkopolhukam juga memastikan tidak ada tawat menawar lagi berkaitan dengan posisi Papua dan Papua Barat di Indonesia, karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI.

“Bagi pemerintah Indonesia kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan NKRI sudah final. Tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apa pun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri,” tegas Mahfud dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Mahfud mengatakan hal itu menanggapi konflik antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua, beberapa hari terakhir, juga menanggapi celotehan keberadaan pihak-pihak yang sengaja bekerja sama dengan negara lain untuk menyebarkan isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Ditambahkan Menkopolhukam, selain setiap menjelang 1 Desember kekerasan memang cenderung selalu muncul saat, karena 1 Desember itu adalah hari peringatan khusus bagi pergerakan kemerdekaan Papua, isu ini juga muncul menjelang penyelenggaraan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.

“Sekarang terjadi lagi karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua. Bekerja sama dengan provokator warga negara lain maupun gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi karena semua itu melanggar hukum,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa PBB telah melakukan referendum di Papua pada tahun 1963. Hal itu sudah disahkan oleh PBB.

“Sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan,” tegas Mahfud.

Menanggapi adanya konflik bersenjata di Intan Jaya beberapa hari lalu yang menewaskan empat orang, yakni dua anggota TNI, satu orang sipil, dan satu pendeta, Dikatakan Menkopolhukam bahwa Pemetrintah Indonesia akan membentuk tim investigasi gabungan untuk mencari penyebab konflik yang berujung tewasnya masyarakat dan tokoh agama tersebut.

Tim ini, lanjut Mahfud, akan berinvestigasi menggali lebih dalam fakta penyebab konflik di Papua belakangan ini, tentunya dengan mengutamakan obyektifitas.

“Pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan yang bisa lebih objektif menggali ini agar tidak menimbulkan kontroversi,” ujar Mahfud.

Tim investigasi tersebut akan diisi pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga akademisi. (Luska)

Selengkapnya