oleh

Senin (14/9) PSBB Mulai Diterapkan, Gubernur DKI Pastikan Bansos Tetap Berjalan

JAKARTA,channel-indonesia.com– Wabah Covid-19 di Ibukota Negara semakin meradang, untuk itu mulai Senin (14/9/2020) DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II secara ketat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam Konferensi Persnya : Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta melalui Zoom Meeting dari Graha BNPB Jakarta Pusat pukul 16.00 WIB, Minggu (13/9) . Selain Anies Baswedan, konferensi pers juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI  Dr. Terawan dan   Kepala BNPB Doni Monardo.

Ditambahkan Anies, selama PSBB, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Bantuan sudah disiapkan kepada masyarakat hingga Desember 2020. Sebanyak 2 juta lebih masyarakat akan menerima bantuan.

“Pemberian bantuan sosial tetap berjalan. Penerima bantuan sesuai dengan data yang sudah ada, Sebanyak 2.460.000 keluarga rentan yang ada di Jakarat insyaallah sampai Desember 2020 akan menerima bansos, baik melalui APBN dan APBD. Pendistribusian melalui PD Pasar Jaya,” terang Anies.

Gubernur DKI memahami keputusan PSBB ini sangat berat bagi masyarakat terkait dengan perolehan pendapatan, namun demikian, terang Anies, keputusan ini juga untuk kepentingan keselamatan masyarakat lebih luas.

“Kami di DKI Jakarta terus memastikan bahwa semua langkah yang kita (Pemprov DKI Jakarta, red) lakukan adalah untuk memastikan keselamatan warga Jakarta, warga Indonesia, dan semua yang berkegiatan di kota ini, prinsip transparansi, prinsip keterbukaan, prinsip apa adanya dalam menyampaikan fakta-fakta,” pungkas Anies mengakhiri.

Aturan baru penerapan PSBB ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 88/2020 yang diterbitkan Anies hari ini. Aturan ini merevisi Pergub No. 33 tentang Pelaksanaan PSBB yang sempat diberlakukan di masa awal pandemi sejak 10 April sampai bulan Juni.

Penetapan PSBB tersebut berdasarkan tiga peraturan (peraturan gubernur) yang dibuat Anies. Ketiga Pergub yang menjadi acuan penerapan PSBB total tersebut ialah Pergub No. 30/ 2020, lalu Pergub No. 79/2020 tentang Penindakan dan Pemberian Sanksi PSBB, serta Pergub No. 88/2020 tentang Perubahan atas Pergub No. 30/2020 tentang PSBB. (Luska)

Berita Terbaru