oleh

TNI AL Optimalkan Peran Diplomasi Mendukung Kebijakan Pemerintah

JAKARTA, channel-indonesia.com – TNI Angkatan Laut sebagai institusi Pertahanan Negara memiliki tiga peran yakni militer, polisionil dan diplomasi. Dalam rangka mengoptimalkan peran diplomasi TNI AL mendukung kebijakan pemerintah, TNI AL dalam hal ini Staf Umum Operasi Angkatan Laut (Sopsal) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang mengambil tema “Peluang dan tantangan diplomasi TNI Angkatan Laut di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait Papua” bertempat di Gedung Neptunus, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (3/12).

FGD ini merupakan penjabaran dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., terutama dalam bidang peningkatan kemampuan TNI AL dalam menghadapi ancaman non konvensional.

Kegiatan FGD yang dibuka Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Waasops Kasal) Laksma TNI Bambang Pramushinto, M.A., Dipl.War College mewakili Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M. dilaksanakan sehari dan diikuti 68 peserta dari Satker yang berada di dalam dan di luar Mabesal. FGD ini menghadirkan narasumber yakni; Direktur Kerjasama Intra-Kawasan Dan Antar Kawasan Asia Pasifik Dan Afrika Kementerian Luar Negeri Bapak Andre Omer Siregar, Direktur Kerja Sama Internasional Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Binsar Sianipar, Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Prof Dr. Indria Samego, M.A.

Asops Kasal dalam amanatnya yang dibacakan Wasops Kasal mengatakan bahwa keutuhan wilayah merupakan hal yang mutlak untuk dipertahankan demi tetap tegaknya NKRI. Terkait dengan hal tersebut, saat ini isu separatisme papua telah berkembang dan terdengar hingga ke ranah internasional serta telah mengundang respon dari beberapa negara utamanya negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang merasa memiliki kesamaan posisi geografis dan ras negara-negara tersebut selalu berupaya membawa permasalahan Papua ke tingkat internasional antara lain pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa dan sidang Majelis Umum PBB ke-7 pada tanggal 26 September 2020 yang lalu.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia, diantaranya dengan membuka hubungan diplomatik dengan beberapa negara termasuk Fiji dan Vanuatu, kemudian terlibat dalam kegiatan multilateral bidang ekonomi dan sosial budaya dengan negara-negara Pasifik Selatan seperti Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) dan Pacific Expo,” jelas Wasops mengutip amanat Asops.

Lebih jauh dikatakan, dalam bidang pertahanan Pemerintah RI dan Fiji telah menandatangani Defense Cooperation Agreement (DCA) yang membuka akses bagi pelaksanaan dialog program peningkatan kapasitas, pelatihan dan penelitian militer. Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih belum dapat merubah cara pandang mayoritas negara pasifik selatan yang tetap mendukung disintegrasi Papua dari Indonesia. Bercermin pada upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI utamanya Papua, dibutuhkan strategi dalam konteks diplomasi melalui aktor-aktor diplomasi pertahanan salah satunya melalui diplomasi TNI AL.

Asops Kasal berharap melalui FGD ini dapat diperoleh saran dan masukan yang membangun terkait peluang dan tantangan diplomasi TNI Angkatan Laut di Pasifik Selatan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Masukan dari seluruh narasumber dari beragam perspektif di dalam FGD ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi TNI AL dalam menentukan kebijakan diplomasi di kawasan Pasifik Selatan. (Arif)

Berita Terbaru