KPK Tetapkan Anggota DPR Sukiman Tersangka Korupsi Dana Perimbangan Desa

oleh -148 views
Gedung KPK. (Ist)

JAKARTA, Channel-Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anggota DPR RI Komisi XI Sukiman sebagai tersangka baru kasus korupsi dana perimbangan daerah, pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Selain itu KPK juga menetapkan tersangka lainnya Natan Pasimba Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.

Penetapan tersangka politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengalokasian dana perimbangan daerah yang menjerat anggota DPR Amin Santono.

“Tersangka SKM (Sukiman) selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P tahun 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (7/2/2019).

Dalam kasus ini, Sukiman diduga menerima uang Rp2,65 miliar dan 22 ribu dollar Amerika dari Natan Pasomba. Saut mengatakan, politikus PAN itu menerima uang tersebut secara bertahap mulai dari Juli 2017 hingga April 2018 melalui sejumlah perantara.

Angka ini baru sebagian dari total Rp 4,41 miliar yang disiapkan Natan. Uang itu diberikan guna mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Saut menjelaskan Rp4,1 miliar tersebut merupakan bagian fee sebesar 9 persen dari total dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Atas hal tersebut kemudian Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi dana perimbangan sebesar Rp49,9 miliar di APBN-P 2017 dan Rp79,9 miliar di APBN 2018.

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Mei 2018.

Saat itu KPK menetapkan empat tersangka yaitu anggota DPR Komisi XI Amin Santono, Eka Kamaluddin dari pihak swasta, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, dan Ahmad Ghiast dari pihak swasta.

Pada saat OTT KPK mengamankan barang bukti antara lain uang Rp400 juta, emas 1,9 kilogram, uang Rp1.844.500.000 (termasuk Rp400 juta yang diamankan di Halim). SGD 63,000, dan USD12.500.

Sukiman selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimna telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Maliki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *