Banyak Tuai Protes, Fasilitasi Penyampaian Visi Misi Dibatalkan KPU

oleh -7 views
Gedung KPU

JAKARTA, Channel-Indonesia – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, pembatalan fasilitasi penyampaian visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden terjadi karena tak mendapatkan kesepakatan di antara dua pasangan calon yang ikut Pemilu 2019.

Hal tersebut dikatakan Pramono lantaran sejumlah kebijakan KPU menjelang debat Pilpres 2019 diprotes banyak pihak, sepertti memafasilitasi penyampaian visi-misi dan penyerahan kisi-kisi materi debat.

Dijelaskan Pramono, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mengatur sosialisasi visi-misi apakah harus disampaikan langsung oleh pasangan calon atau tidak.

Selain itu, harus dibedakan antara debat kandidat dan visi-misi. Kalau debat kandidat itu harus kandidatnya yang datang, karena dia bagian dari metode yang di atur di UU pemilu.

“Sementara penyampaian visi misi itu kalau dilihat pasalnya itu adalah kewajiban KPU untuk memfasilitasi, penyampaian visi misi kepada publik baik melalui laman KPU atau media penyiaran,” kata Pramono di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Pramono menuturkan, masing-masing tim kampanye pun bisa menyelenggarakan sosialisasi visi-misi sendiri. Ia juga mempertanyakan mengapa pada saat rapat internal antara KPU dan kedua tim kampanye paslon tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Soal kewajiban KPU untuk memfasilitasi visi-misi kepada publik baik melalui laman KPU atau media penyiaran, Pramono bilang ada berbagai macam cara lain yang bisa digunakan.

“Kewajiban KPU memfasilitasi melalui media penyiaran salah satunya. Nah melalui media penyiaran itu bisa berbagi macam cara, bisa dengan rekaman berdurasi masing-masing 3 menit, atau bisa dengan infografis masing-masing berapa menit,” jelas dia.

Jadi, tambahnya, subtansi dari penyampaian visi-misinya dapat tersampaikan. Selain itu, materi-materi paslon juga dapat tersampaikan.

“Ini yang agak disalahpahami, seolah-olah visi misi harus disampaikan oleh kandidatnya. Padahal itu jelas di UU difasilitasi oleh KPU untuk menyebarkan luaskan visi misi melalui laman KPU atau melalui media penyiaran,” tutupnya. (Maliki)

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *