JAKARTA, Channel-Indonesia.com – Analis Hukum Pemilu Benny Sabdo mendesak KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) agar bersinergi untuk menjamin hak pilih warga negara dalam pesta pilkada serentak 2018 ini. Ia mendapati ada lebih kurang 142 ribu hak memilih warga perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar) terancam tidak dapat memilih. Problemnya adalah masyarakat belum melakukan perekaman e-KTP dan masyarakat sudah melakukan perekaman tapi tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Minimnya pemahaman masyarakat dan sulitnya akses infrastruktur di Kalbar menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk mengurus e-KTP,” kata Benny berdasarkan temuan lapangan selama di Kalimantan Barat kepada Wartawan di Jakarta, Rabu (09/05/18).

Karena itu, lanjut Benny, KPU, Bawaslu dan Kemendagri bersinergi untuk jemput bola. Masyarakat masih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan e-KTP. “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kalbar supaya melakukan perekaman e-KTP sampai di kampung-kampung pada wilayah kerja masing-masing dengan diawasi Bawaslu dan berkoordinasi dengan KPU,” tandasnya. Ia mengatakan pilkada adalah perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Benny menegaskan, hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpinnya dijamin oleh Konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ini memaparkan, hasil penetapan KPU Kalbar jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada Serentak 2018 berjumlah 3.436.127 pemilih dengan komposisi pemillih Laki-laki 1.755.162 pemilih dan 1.680.965 pemilih Perempuan. Ia menambahkan temuan lapangan di Kecamatan Suti Semarang, Kecamatan Siding dan Kecamatan Teriak di Kabupaten Bengkayang masih tersebar masyarakat belum melakukan perekaman e-KTP.

Ia menjelaskan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP atau Surat Keterangan Dinas Dukcapil asli pada hari pencoblosan. Benny mengingatkan kepada penyelenggara pemilu dan Dinas Dukcapil berdasarkan UU Pilkada, Pasal 178: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Sebelumnya, Benny telah mendorong Bawaslu dan pengurus Partai Politik mengawasi secara melekat dalam tahapan proses pencocokan dan penelitian pemilih di 171 daerah dalam Pilkada Serentak 2018. Persoalan daftar pemilih, demikian Benny, selalu menjadi problem laten setiap hajatan pilkada.

“KPU sebaiknya memberikan perhatian khusus kepada petugas pemuktahiran data pemilih yang bekerja sampai 18 Februari 2018,” tegas Benny.

Ia menandaskan, sebagian besar gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan persoalan daftar pemilih yang tidak valid. Sengkarut daftar pemilih kerap kali bermuara dan menjadi langganan tetap sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

“Karena itu, KPU agar memastikan dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi secara rigid, tepat dan akurat,” pungkas alumnus Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI itu. (AS)

LEAVE A REPLY