Setya Novanto saat sidang kasus e-KTP. (Ist)

JAKARTA, Channel-Indonesia.com – Terpidana kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto akan dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jumat (4/5/2018) siang. Eksekusi dilakukan setelah mantan Ketua DPR RI tersebut tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonisnya 15 tahun penjara.

“Jumat siang ini direncanakan akan dilakukan proses eksekusi terhadap Setya Novanto ke Lapas Sukamiskin. Sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor, terpidana akan menjalankan hukuman potong masa tahanan di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (4/5/2018) pagi.

Febri menjelaskan, Novanto telah membayarkan denda yang dikenakan kepadanya sebesar Rp500 juta. Sementara untuk uang pengganti, hingga saat ini Novanto belum menyetorkannya.

“Pihak SN telah membayarkan denda Rp500 juta dan biaya perkara Rp7.500. Sedangkan untuk pembayaran uang pengganti belum dilakukan selain uang titipan Rp5M sebelumnya. Namun, pihak Setya Novanto telah menyerahkan surat kesanggupan membayar,” ungkapnya.

KPK menyebut kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP merupakan contoh persekongkolan yang sempurna antara aktor politik di legislator, birokrasi, hingga swasta yang melakukan pengaturan sejak awal proses anggaran, pengadaan hingga pelaksanaan proyek.

Tak hanya itu, kasus ini juga sarat akan penyalahgunaan sistem keuangan dan mekanisme aliran dana yang rumit, berlapis, dan lintas negara.

Sebagai informasi, baik pihak KPK maupun pihak kuasa hukum Novanto menyebut tidak akan melakukan banding atas putusan hakim Yanto yang dijatuhkan dalam sidang vonis.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu divonis 15 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam perkara korupsi e-KTP. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 16 tahun penjara. Tak hanya itu hak politik Novanto juga dicabut majelis hakim.

“Menyatakan dan mengadili secara sah, terdakwa Setya Novanto terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara 15 tahun penjara. Dan pidana denda Rp500 juta,” ujar hakim Yanto.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Novanto telah berperan serta dalam mengintervensi anggaran proyek tersebut. Mendengar putusan majelis hakim, Novanto hanya bisa terdiam membisu tanpa kata-kata. Kacamatanya dilepas dan tangan Novanto mengusap wajahnya.

Majelis hakim juga mencabut hak politik Novanto usai dia keluar dari penjara nanti. Kalau putusan ini nantinya berkekuatan hukum tetap, maka karier politik Novanto bisa dikatakan sudah berakhir.

“Membebankan pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah terdakwa menjalani masa tahanannya,” lanjut hakim.(Malika)

LEAVE A REPLY