oleh

Dialog Publik Pemuda Kuningan Dalam Hadapi Pilkada Jawa Barat 2018

KUNINGAN, Channel-Indonesia.com – KPUD Kabupaten Kuningan bersama dengan Lembaga Pers Mahasiswa dan PMII Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan dialog publik dan deklarasi Pilkada Damai dengan tema “Menguatkan Akar Kebangsaan dan Kerukunan Dalam Menghadapi Pilkada Jawa Barat 2018”, yang dihadiri oleh sekitar seratus peserta yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan, OKP, dan Pemuda se-Kabupaten Kuningan, berlangsung di Gedung KNPI Kabupaten Kuningan, Selasa (27/03/18).

Dalam acara tersebut hadir tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh untuk menjaga kondusifitas PILKADA 2018, diantaranya Aang Ashari, L.C, M.A (Direktur Aswaja Center), Diding Rahmat, S.H, M.H (Akademisi / Dosen Hukum Universitas Kuningan), AKP Iwan Setiawan (Kasat Intelkam Polres Kuningan), dan Asep Fauzi, S.Si (Komisioner Sumber Daya Manusia KPUD Kuningan).

Acara tersebut dilaksanakan untuk meng-edukasi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu provokatif terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 dan Pemilihan Bupati Kuningan 2018. Selain itu, generasi muda dituntut kontribusinya dalam mengawal dan menjaga kondusifitas pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Kuningan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kasat Intelkam Polres Kabupaten Kuningan, di setiap tahun politik pasti ada isu-isu yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dulu ada isu dukun santet, orang gangguan jiwa, hantu, dan isu-isu lain yang bertujuan untuk meresahkan masyarakat.

KPUD Kabupaten Kuningan yang diwakili oleh Komisioner Asep Fauzi, S.Si menjelaskan bahwa, KPU memiliki kepentingan agar Pemilu berjalan sesuai prosedur. Aparat keamanan memiliki kepentingan agar Pemilu berjalan kondusif. Tim pemenang kontestan memiliki kepentingan untuk kepentingannya masing-masing. Sehingga kerawanan dalam masa kampanye sangat tinggi.

Sementara itu, Direktur Aswaja Center Aang Azhari mengatakan, bahwa penyebaran berita bohong (hoax) akan menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat karena masih rendahnya minat membaca masyarakat. Tingkat literasi Indonesia adalah peringkat ke-60 dari 61 negara yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia sulit untuk menjadi kritis.

Dari sisi akademis, Dosen Hukum dari Universitas Kuningan, menggaris-bawahi bahwa struktur Pemilu adalah kelembagaan yaitu para penyelenggara Pemilu yang mendapatkan anggaran dari Pemerintah. Pemerintah secara struktur lebih berperan dalam kelembagaan penyelengara Pilkada. Sehingga, tanggung jawab pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan tertib berada di tangan Pemerintah.

Acara dialog publik diakhiri dengan penandatanganan naskah deklarasi yang diwakili oleh perwakilan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan narasumber yang hadir. (AS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait