Deputi Direksi Wiiayah JaTim BPJS Kesehatan, Handaryo

SURABAYA,channel-indonesia.com – Setelah genap 4 tahun implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasionai-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tepat 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949, atau sudah hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara sisanya yaitu sekitar 27,1% yang belum menjadi peserta JKN-KIS diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target, sejalan dengan arah Kebijakan dan strategi nasional daIam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019.

Disini disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program JKN-KIS yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasionai (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019. “Saat ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah khususnya daIam upaya memperIuas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC),” terangnya daIam Public Expose dengan tema ”Jaminan Kesehatan Semesta Sudah Di Depan Mata” yang digelar di Kantor BPJS Kesehatan Wilayah Jatim, Selasa (02/1/2018).

Masih menurut Handaryo, di tahun 2017, sudah 95% atau 489 Kabupaten/K0ta dari 514 Kabupaten/Kota sudah terintegrasi daIam Program JKN-KIS. Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 Kabupaten, dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018.

“Dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi (Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta 59 Kabupaten den 15 Kota,” tambah Handaryo. Namun sayangnya, dari daftar yang menyusul UHC, tidak terdapat kota Surabaya. Itu artinya Surabaya yang menjadi sentral dari Jawa Timur sepertinya masih jauh dari kata siap, dalam melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS.

“Sampai saat ini, kami memang masih belum menerima komitmen dari kota Surabaya dalam melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS,” terang Handaryo.

Sementara untuk Kedeputian Wilayah Jawa Timur, Kabupaten/Kata yang telah melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS yaitu 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta 979.449 jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kata yang sudah UHC adalah Kota Mojokerto dengan jumlah peserta 145.286 jiwa.

“Saat ini peran Pemda sudah sangat baik khususnya dari segi komitmen daIam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda. Kami juga sangat berterimakasih kepada Pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing dan kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah UU Nomor 40 tahun 2004,” ujarnya.

Handaryo menambahkan, dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan menentukan daIam mengoptimalkan Program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kuaiitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sudah mengeluarkan instruksi khusus yang tertuang daIam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimaiisasi Pelaksanaan Program JKN, yang menginstruksikan kepada 11 pimpinan Iembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya daIam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.

“Presiden menekankan kepada Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam meiaksanakan JKN; mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN; memastikan Bupati dan Waiikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM kesehatan di wilayahnya; memastikan BUMD mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya,” tambah Handaryo.

Selain itu, masih menurut Handaryo, Presiden juga menginstruksikan pada Gubernur untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan pubiik tertentu kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN.

“Selain instruksi ke Gubernur, Presiden juga menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN; mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dan SDM kesehatan berkualitas; memastikan BUMD mendaftarkan dan memberikan data Iengkap pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN, sekaligus pembayaran iurannya; dan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN,” terangnya.

Sampai dengan 31 Desember 2017, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Kiinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi), dan 2.292 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL (Rumah Sakit dan Klinik Utama) serta 2.937 fasiiitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik di seluruh lndonesia.

Sedangkan untuk Kedeputian Wilayah Jawa Timur, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.520 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang terdiri atas 964 Puskesmas, 673 Dokter Praktik Perorangan, 218 Dokter Praktik Gigi Perorangan, dan 665 Kiinik Pratama.

“Selain itu, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur juga telah bekerja sama dengan 855 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 290 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 20 Klinik Utama), 388 Apotek, serta 177 Optik,” pungkas Handaryo (Ad)

LEAVE A REPLY