JAKARTA,Channel-Indonesia.com– Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Chairul Hadi menegaskan bahwa pemerintah Jokowi harus membebaskan masyarakat desa dari 2 tekanan yaitu dana desa dan kredit usaha rakyat.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dana desa dan kredit usaha rakyat tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan multi player effect di tengah-tengah masyarakat desa.

“Yang terjadi semakin banyaknya KKN dalam menggunakan dana-dana yang masuk ke desa dalam bentuk proyek yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ungkapnya.

Pandangan dari pakar ekonomi ini mengemuka dalam Diskusi Publik dengan Tema :” 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Refleksi Bidang Ekonomi” yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia bekerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia(BRI) di Jakarta, Jum’at(27/10/2017).

Oleh karena itulah Chairul Hadi mengajak kepada KMI untuk bisa memberikan input bagaimana dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan tepat guna kepada Presiden Jokowi.

Sedangkan Alfonso Pardede dari Kadin mengingatkan kepada pemerintah jangan saat investasi masuk ke Indonesia, tetapi masyarakat lokal hanya jadi penonton saja, tetapi masyarakat lokal bisa diberi kesempatan utk bisa bekerja di sektor industri.

“Pemerintah harus bisa meyakinkan investor asing bahwa stabilitas politik di Indonesia semakin baik agar investor tidak ragu dalam berinvestasi di Indonesia,” jelasnya.

Alfonso juga mengingatkan bahwa sinergi antara BUMN, UMKM dan Koperasi sangat penting. Dan jangan dilupakan.Karena saat krisis ekonomi di tahun 1998, yang turut menyelamatkan dan menyokong perekonomian pemerintah Indonesia justru dari UMKM dan Koperasi.

Sementara itu, pengamat ekonomi Indef, Abra Puspa Ghani Talattov mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa atau daerah pinggiran masih lambat. Kenapa itu terjadi ?karena sumber-sumber pertumbuhan di luar pulau jawa tidak mendapatkan pasokan modal yang cukup. Dana yang dihimpun pihak perbankan 75 persen masih tersedot di pulau Jawa. Investasi asing 65 persen masih di pulau Jawa, dan yang lebih buruk lagi investasi swasta domestik 75 persen juga masih di pulau Jawa.

“Pembangunan infrastruktur yang merata di luar Pulau Jawa oleh Pemerintahan Jokowi-JK sudah tepat, namun jangan sampai terjadi dari pembangunan infrastruktur ini justru tidak bisa bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan tidak banyak mendorong pelibatan swasta domestik, yang ujung-ujungnya hanya asing. (Mistqola)

LEAVE A REPLY