ACEH,Channel-Indonesia.com– Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ditargetkan resmi beroperasi pada pertengahan Desember 2017. Jika target itu dapat direalisasikan, KEK Arun Lhokseumawe bisa menjadi KEK yang paling cepat progresnya.

KEK Arun Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, pada tanggal 17 Februari 2017. Artinya, tidak sampai setahun KEK yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe ini dapat resmi beroperasi. Padahal, pemerintah sendiri memberikan waktu tiga tahun sejak KEK ditetapkan sampai bisa beroperasi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh atas komitmen mereka mempercepat operasional KEK Arun Lhokseumawe. Menurutnya, ini bisa jadi contoh bagi KEK lain yang lebih dulu ditetapkan namun belum beroperasi sampai sekarang.

Hal ini disampaikan Lukita usai rapat Rapat Koordinasi Percepatan Kesiapan Beroperasi KEK Arun Lhokseumawe di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017. Rapat itu dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Ekonomi Wahyu Utomo, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Ketua DPR Aceh Muharuddin, Bupati/Walikota terkait KEK Arun Lhokseumawe, dan penjabat terkait lainnya.

”Dari rapat koordinasi ini ada kesepakatan untuk mempercepat KEK Arun Lhokseumawe segera operasional. Harus kita apresiasei komitmen Pemda untuk bisa meresmikan KEK Arun Lhokseumawe pada Desember mendatang. Untuk dapat diresmikan, harus penuhi beberapa kriteria yang tidak mudah. Tapi dengan komitmen semangat tinggi dari Pemda, kita percaya ini bisa,” kata Lukita.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, KEK dinyatakan siap beroperasi bila telah terpenuhi seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi.

Infrastuktur dan fasilitas kawasan mencakup lahan (pengadaan tanah, pematangan tanah, sertifikasi), infrasturktur (jalan, listrik, instalasi dan jaringan air bersih, sistem air limbah, drainase, telekomunikasi, pintu gerbang dan batas), dan fasilitas (persampahan, pemadam kebakaran, kantor administrator dan pengelolaan, keamanan).

Kelembagaan dan SDM mencakup dewan kawasan, sekretariat dewan kawasan, administrator dan badan pengelola. Sedangkan perangkat pengendalian administrasi mencakup sistem pelayanan perizinan, sistem pelayanan pengelolaan kawasan.

”Kalau semua kriteria itu sudah terpenuhi, KEK bisa diresmikan operasionalnya,” jelas Enoh. KEK Arun Lhokseumawe telah memenuhi kriteria infrastruktur dan fasilitas kawasan, kecuali kantor administrator dan pengelolaan.

Untuk kelembagaan, ada dua yang masih perlu percepatan yaitu administrator, dan badan pengelola. Perangkat pengendalian administrasi yang perlu dipercepat adalah sistem pelayanan perizinan, dan sistem pelayanan pengelolaan kawasan.

“Jadi itu yang harus dikejar sampai pertengahan Desember supaya KEK Arun Lhokseumawe bisa diresmikan sesuai target. Kalau semua kompak dan punya komitmen yang sama, kami yakin ini bisa dikejar. Karena yang belum selesai ini kan persoalan birokrasi saja,” kata Enoh.

Kemudian Enoh menambahkan, sebelum Desember diharapkan sudah ada investor baru yang masuk ke KEK Lhokseumawe. Sampai saat ini sudah banyak calon investor yang berencana menanamkan modal di KEK Arun Lhokseumawe, bahkan sudah tandatangan MoU. ”Saya harap sudah ada investor baru yang merealisasikan investasi sebelum peresmian operasional,” ujar Enoh.

KEK Arun Lhokseumawe terbentuk dari konsorsium beberapa perusahaan eksisting, yaitu PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo 1, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Terdiri atas 3 (tiga) kawasan, yaitu kompleks kilang Arun, Kecamatan Dewantara serta Desa Jamuan yang merupakan lokasi pabrik PT KKA.

KEK Arun Lhokseumawe berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft. Dari sektor energi (minyak dan gas) akan dikembangkan regasifikasi LNG, LNG Hub/ Trading, LPG Hub/ Trading, Mini LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau clean energy solution provider.

Infrastruktur logistik juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agro industri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar Internasional. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe diproyeksikan akan mencapai nilai investasi sebesar Rp 3,8 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang pada tahun 2021.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan dirinya bersama Walikota Lokseumawe dan Bupati Aceh Utara berkomitmen menyelesaikan semua persyaratan supaya KEK Arun Lhokseumawe bisa diresmikan pada pertengahan Desember 2017.

Gubernur meminta agar segera dibentuk Administrator KEK Arun Lhokseumawe. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga diharapkan bisa segera mendelegasikan kewenangannya kepada Administrator KEK. Hadirnya Administrator KEK diharapkan akan memudahkan dan mempercepat perizinan berusaha di KEK.

Percepatan beroperasi KEK Arun Lhokseumawe juga didukung oleh Wakil Ketua II DPR Aceh. “Sangat extraordinary bagi KEK Arun Lhokseumawe apabila dapat beroperasi akhir tahun ini. Semoga hal-hal kecil yang tidak substansial dapat dihindari agar tidak menghalangi percepatan beroperasinya KEK di Aceh ini,” ungkap Irwan Djohan. (Mistqola)

LEAVE A REPLY